Komisi VIII DPR mendesak Kementerian Agama melakukan terobosan untuk mengurangi waiting list calon jemaah haji yang menumpuk di sejumlah daerah seperti Kaltim. 

“Pemerintah harus melakukan terobosan untuk mengurangi waiting list yang lama di Kaltim, waiting list tidak seimbang karena kuota tidak lebih dari 3000 orang yang mendaftar dan memerlukan waktu 10 tahun untuk berangkat haji,”kata anggota DPR dari PAN Fauzan Sa’ie seusai Kunker Komisi VIII DPR di Provinsi Kaltim baru-baru ini. 

Menurut Fauzan, Pemerintah atau presiden harus segera melakukan pembicaraan dengan kerajaan Arab Saudi untuk meminta penambahan kuota haji untuk Indonesia. “pada bulan Juli atau Agustus mendatang Presiden akan melakukan umroh, kita mengharapkan ada pembicaraan empat mata dengan raja Arab untuk meminta penambahan kuota haji Indonesia,”tandasnya. 

Dia menambahkan, masyarakat juga dapat diarahkan atau didorong untuk melakukan umroh selain Haji besar, sebagai bentuk persiapan dalam melaksanakan haji saat musimnya tiba.  

Khusus bantuan untuk lembaga agama di Kaltim, Dia mengatakan, banyak berbagai lembaga keagamaan meminta dukungan berupa dana stimulan namun yang selama ini terjadi bantuan tersebut belum merata dan dirasakan oleh berbagai lembaga keagamaan. “DPR mengharapkan lembaga keagamaan yang memperoleh bantuan tidak hanya itu saja tetapi seluruh lembaga keagamaan dapat memperolehnya,”paparnya.  

              Menyinggung persoalan kemiskinan di Provinsi Kaltim, Fauzan mengatakan,belum terlihat adanya pola struktur yang jelas dalam mengentaskan kemiskinan, sebagian besar programnya lebih banyak mengandalkan anggaran  dari pusat. “Semestinya dana DAK dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus membuat semacam daerah percontohan untuk menuntaskan kemiskinan,”katanya.

              Dia mencontohkan, rakyat setempat dapat dididik untuk menjadi home industri karena daerah Kalimantan Timur memiliki potensi besar dengan lahan yang luas, sungai yang panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. “Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kerjasamanya dengan para investor yang ada,”tegasnya.  (si)